Forum Konsultasi Publik dan Review Standar Pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis Ungkap Berbagai Kondisi dan Solusi

RIAUBANGKIT.COM – Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Review Standar Pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis Tahun 2026 membuka sejumlah persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan obat, waktu tunggu dokter, layanan IGD, tenaga spesialis, akses rumah sakit, limbah hingga keamanan.

Forum yang digelar di Gedung Kantor UPT BK-RSUD Bengkalis, Jalan Kelapapati Tengah, Jumat (4/9/2026), mempertemukan manajemen rumah sakit dengan masyarakat, media dan unsur terkait. Pembahasan diarahkan pada evaluasi pelayanan sekaligus mencari langkah penyelesaian atas persoalan yang masih dirasakan pasien.

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK-RSUD Bengkalis, Fredi Anthony, mengatakan forum tersebut harus menjadi ruang terbuka untuk menerima kritik sekaligus menemukan solusi.

“Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk menerima berbagai masukan dan koreksi. Semua masukan tersebut tentunya bermuara pada satu tujuan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fredi.

Menurut Fredi, sejumlah masukan telah ditindaklanjuti. Perbaikan jalan masuk rumah sakit dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sedangkan ketersediaan obat terus dipantau agar kebutuhan pasien tetap terpenuhi.

Persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian. Kondisi itu salah satunya berkaitan dengan kegiatan visite dokter penanggung jawab pasien rawat inap pada pagi hari. Manajemen mendorong agar jadwal visite dapat dilakukan lebih awal sehingga pelayanan pasien lainnya tidak ikut terganggu.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Suhendro, mengatakan rumah sakit juga membenahi alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD dan rawat inap.

“Setiap resep tetap harus melalui proses verifikasi agar obat, dosis dan aturan penggunaannya sesuai. Kalau ada obat tertentu yang belum tersedia, kami terus berupaya mencari solusi agar tidak mengganggu pelayanan pasien,” jelas Tino.

Keterbatasan dokter spesialis menjadi persoalan lain yang masih membutuhkan solusi. RSUD Bengkalis telah berkoordinasi dengan Komisi IV, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter.

Tino mengatakan kondisi Bengkalis memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Karena itu, rumah sakit membutuhkan pendekatan dan skema yang lebih fleksibel untuk menarik tenaga medis ke daerah tersebut.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, mulai dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian hingga negosiasi langsung dengan dokter. Kami terus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan SDM,” ujarnya.

Penguatan tenaga yang sudah tersedia dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Sejumlah tenaga juga dipersiapkan mendukung layanan jantung dan pelayanan lainnya, mengikuti pemenuhan peralatan medis yang masih dalam proses distribusi dari pemerintah pusat.

Untuk rehabilitasi medik, rumah sakit sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen.

Dari unsur masyarakat, Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK), Ahmad Effendi, meminta setiap persoalan yang disampaikan dalam forum menghasilkan evaluasi dan tindakan nyata.

“Kalau ada kekurangan dalam pelayanan, tentu ini harus kita sikapi bersama. Keluhan yang ditemukan di lapangan sebaiknya disampaikan kepada pihak rumah sakit agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Ahmad.

P-KPK menilai kontrol publik dari masyarakat, lembaga maupun media tetap diperlukan untuk memastikan persoalan pelayanan tidak berhenti sebagai bahan pembahasan. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan tenaga kesehatan yang harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan kebutuhan tenaga medis.

Masukan lain datang dari perwakilan media, Budi dari Riauexperess.id. Budi meminta rumah sakit memperhatikan mekanisme pelayanan dan pendaftaran IGD pada malam hingga dini hari.

“Jangan sampai masyarakat datang membawa pasien dalam kondisi darurat, tetapi harus menunggu petugas terlalu lama. Sistem panggilan perlu dipertimbangkan,” kata Budi.

Selain itu Budi juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan limbah padat dan cair rumah sakit karena berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan serta masyarakat di sekitar fasilitas kesehatan.

Sementara dari sisi keamanan, Bhabinkamtibmas Desa Kelapapati Ronald menyebut situasi kamtibmas di lingkungan rumah sakit secara umum masih kondusif. Namun, pengawasan parkir kendaraan roda dua dinilai perlu diperkuat melalui penambahan petugas atau kamera pengawas.

“Yang jelas, akses CCTV sebaiknya diberikan kepada petugas atau kepolisian yang memang berkepentingan. Ini perlu diperhatikan agar keamanan meningkat sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Tino menegaskan, peningkatan mutu pelayanan membutuhkan dukungan berbagai sektor, termasuk tenaga kesehatan, sarana prasarana, anggaran serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi manajemen untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bagian dari tindak lanjut.

Forum itu pada akhirnya menempatkan pelayanan pasien sebagai ukuran utama pembenahan RSUD Bengkalis. Ketersediaan obat, kecepatan IGD, waktu tunggu dokter, tenaga spesialis, akses, limbah dan keamanan memiliki satu titik temu, memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, aman dan layak.

Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mendengar keluhan, melainkan memastikan setiap catatan publik berubah menjadi perbaikan yang benar-benar dirasakan pasien.* (ae)