JMRB Desak Mendagri Evaluasi Plt Gubernur Riau, Tolak MBG Dijadikan Penyebab Defisit Daerah
PEKANBARU, RBC – Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat (JMRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (24/6/2026). Massa menyampaikan penolakan terhadap pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang dinilai mengaitkan menurunnya pendapatan daerah dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi yang dipusatkan di kawasan Pustaka Wilayah Soeman HS, Jalan Cut Nyak Dien, itu diikuti ratusan peserta. Sekitar pukul 15.15 WIB, massa melakukan long march menuju gerbang utama Kantor Gubernur Riau sambil membawa spanduk, baliho, dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Koordinator Lapangan aksi, David Jerry, dalam orasinya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dijalankan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, program tersebut tidak tepat dijadikan alasan utama untuk menjelaskan kondisi defisit anggaran daerah.
“Defisit anggaran di Riau telah menjadi persoalan yang muncul sebelum saat ini. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan defisit dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasinya,” ujar David Jerry dalam orasinya.
Salah seorang peserta aksi, Boy, juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan yang mengaitkan berkurangnya retribusi kantin sekolah dengan pelaksanaan Program MBG.
“Kami mempertanyakan seberapa besar kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai hal tersebut agar tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Aksi berlangsung sekitar satu jam dan diterima oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang mewakili Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam kesempatan tersebut, pihak pemerintah menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan massa untuk diteruskan kepada pimpinan daerah.
Sebelum membubarkan diri, JMRB membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan, yaitu:
Meminta Pemerintah Provinsi Riau terbuka dan transparan dalam menyampaikan kondisi defisit anggaran kepada masyarakat, termasuk penyebab, besaran, dan langkah penyelesaiannya.
Menolak upaya menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab utama defisit anggaran daerah.
Mendesak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Riau.
Meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas.
Mendorong dilakukannya audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Plt Gubernur Riau terkait pengelolaan anggaran daerah dan pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, massa membubarkan diri dengan tertib. Selama kegiatan berlangsung, aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan berjalan dalam situasi aman serta kondusif.
Sumber: Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat
Editor: Redaksi
