Optimalkan Peran BUMD, Bupati Zukri Dorong Kemandirian Fiskal dalam Kunker Komisi II DPR RI
PEKANBARU RBC – Bupati Pelalawan, H. Zukri, S.E., M.M., menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau yang difokuskan pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah. Kegiatan yang bertujuan memperkuat peran BUMD sebagai pilar Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., dan disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si., yang mewakili Plt. Gubernur Riau. Hadir pula dalam pertemuan tersebut jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., para kepala daerah se-Provinsi Riau, serta jajaran direksi BUMD.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa BUMD harus bertransformasi menjadi motor penggerak kemandirian fiskal. Meski hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, ia mengakui kinerjanya masih perlu diakselerasi.
”Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola BUMD semakin profesional dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah,” ujar Syahrial.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menekankan pentingnya penguatan posisi BUMD agar tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan, melainkan aktor utama ekonomi.
Zukri secara spesifik menyoroti besarnya potensi sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, BUMD harus mengambil peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam unggulan ini demi menciptakan nilai tambah bagi daerah.
”BUMD harus diberi ruang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis. Kita ingin manfaat ekonomi dari sumber daya alam ini tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dan masuk ke kas daerah,” tegas Bupati Zukri.
Lebih lanjut, Bupati Zukri mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan strategis dengan koperasi dan masyarakat. Langkah ini dinilai mampu menciptakan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat memberikan fleksibilitas regulasi yang mendukung profesionalisme BUMD. “Dukungan regulasi sangat penting agar BUMD bisa lebih adaptif, profesional, dan benar-benar menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (PlmT)
